Rabu, 25 Desember 2013

AUDIT FORENSIK


Tugas Softskill Bahasa Indonesia
Nama : Dika Aryani
NPM  : 22211075
Kelas : 3EB10
 
Audit Forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum / pengadilan.
Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), forensic accounting / auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain keduanya merupakan hal yang sama, yaitu:
“Forensic accounting is the application of accounting, auditing, and investigative skills to provide quantitative  financial information about matters before the courts.”
Menurut D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting (JFA) “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.
Dengan demikian, audit forensik bisa didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan.
Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan saksi ahli (litigation support) di pengadilan.
Audit Forensik dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Proaktif artinya audit forensik digunakan untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Sementara itu, reaktif artinya audit akan dilakukan ketika ada indikasi (bukti) awal terjadinya fraud. Audit tersebut akan menghasilkan “red flag” atau sinyal atas ketidakberesan. Dalam hal ini, audit forensik yang lebih mendalam dan investigatif akan dilakukan.

Perbandingan antara Audit Forensik dengan Audit Tradisional (Keuangan)

Audit Tradisional
Audit Forensik
Waktu
Berulang
Tidak berulang
Lingkup
Laporan Keuangan secara umum
Spesifik
Hasil
Opini
Membuktikan fraud (kecurangan)
Hubungan
Non-Adversarial
Adversarial (Perseteruan hukum)
Metodologi
Teknik Audit
Eksaminasi
Standar
Standar Audit
Standar Audit dan Hukum Positif
Praduga
Professional Scepticism
Bukti awal
Perbedaan yang paling teknis antara Audit Forensik dan Audit Tradisional adalah pada masalah metodologi. Dalam Audit Tradisional, mungkin dikenal ada beberapa teknik audit yang digunakan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah prosedur analitis, analisa dokumen, observasi fisik, konfirmasi, review, dan sebagainya. Namun, dalam Audit Forensik, teknik yang digunakan sangatlah kompleks.
Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara
 spesifik untuk menemukan adanya fraud. Teknik-teknik tersebut banyak yang bersifat mendeteksi fraud secara lebih mendalam dan bahkan hingga ke level mencari tahu siapa pelaku fraud. Oleh karena itu jangan heran bila teknik audit forensik mirip teknik yang digunakan detektif untuk menemukan pelaku tindak kriminal. Teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang / aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi (surveillance), wawancara mendalam, digital forensic, dan sebagainya.
Praktik Ilmu Audit Forensik
Penilaian risiko fraud
Penilaian risiko terjadinya fraud atau kecurangan adalah penggunaan ilmu audit forensik yang paling luas. Dalam praktiknya, hal ini juga digunakan dalam perusahaan-perusahaan swasta untuk menyusun sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan dinilainya risiko terjadinya fraud, maka perusahaan untuk selanjutnya bisa menyusun sistem yang bisa menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya fraud tersebut.
Deteksi dan investigasi fraud
Dalam hal ini, audit forensik digunakan untuk mendeteksi dan membuktikan adanya fraud dan mendeteksi pelakunya. Dengan demikian, pelaku bisa ditindak secara hukum yang berlaku. Jenis-jenis fraud yang biasanya ditangani adalah korupsi, pencucian uang, penghindaran pajak, illegal logging, dan sebagainya.
Deteksi kerugian keuangan
Audit forensik juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kerugian keuangan negara yang disebabkan tindakan fraud.
Kesaksian ahli (Litigation Support)
Seorang auditor forensik bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Auditor Forensik yang berperan sebagai saksi ahli bertugas memaparkan temuan-temuannya terkait kasus yang dihadapi. Tentunya hal ini dilakukan setelah auditor menganalisa kasus  dan data-data pendukung untuk bisa memberikan penjelasan di muka pengadilan.
Uji Tuntas (Due diligence)
Uji tuntas atau Due diligence adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan guna penilaian kinerja perusahaan atau seseorang , ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan. Uji tuntas ini biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap hukum atau peraturan.

Dalam praktik di Indonesia, audit forensik hanya dilakukan oleh auditor BPK, BPKP, dan KPK (yang merupakan lembaga pemerintah) yang memiliki sertifikat CFE (Certified Fraud Examiners). Sebab, hingga saat ini belum ada sertifikat legal untuk audit forensik dalam lingkungan publik. Oleh karena itu, ilmu audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko fraud dan uji tuntas dalam perusahaan swasta, belum dipraktikan di Indonesia.
Penggunaan audit forensik oleh BPK maupun KPK ini ternyata terbukti memberi hasil yang luar biasa positif. Terbukti banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh BPK maupun KPK. Tentunya kita masih ingat kasus BLBI yang diungkap BPK. BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 Trilyun atau 59% dari total BLBI sebesar Rp144,5 Trilyun. Temuan tersebut berimbas pada diadilinya beberapa mantan petinggi bank swasta nasional. Selain itu juga ada audit investigatif dan forensik terhadap Bail out Bank Century yang dilakukan BPK meskipun memberikan hasil yang kurang maksimal karena faktor politis yang sedemikian kental dalam kasus tersebut.
Gambaran Proses Audit Forensik
Identifikasi masalah
Dalam tahap ini, auditor melakukan pemahaman awal terhadap kasus yang hendak diungkap. Pemahaman awal ini berguna untuk mempertajam analisa dan spesifikasi ruang lingkup sehingga audit bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Pembicaraan dengan klien
Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pembahasan bersama klien terkait lingkup, kriteria, metodologi audit, limitasi, jangka waktu, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk membangun kesepahaman antara auditor dan klien terhadap penugasan audit.
Pemeriksaan pendahuluan
Dalam tahap ini, auditor melakukan pengumpulan data awal dan menganalisanya. Hasil pemeriksaan pendahulusan bisa dituangkan menggunakan matriks 5W + 2H (who, what, where, when, why, how, and how much). Investigasi dilakukan apabila sudah terpenuhi minimal 4W + 1H (who, what, where, when, and how much). Intinya, dalam proses ini auditor akan menentukan apakah investigasi lebih lanjut diperlukan atau tidak.
Pengembangan rencana pemeriksaan
Dalam tahap ini, auditor akan menyusun dokumentasi kasus yang dihadapi, tujuan audit, prosedur pelaksanaan audit, serta tugas setiap individu dalam tim. Setelah diadministrasikan, maka akan dihasilkan konsep temuan. Konsep temuan ini kemudian akan dikomunikasikan bersama tim audit serta klien.
Pemeriksaan lanjutan
Dalam tahap ini, auditor akan melakukan pengumpulan bukti serta melakukan analisa atasnya. Dalam tahap ini lah audit sebenarnya dijalankan. Auditor akan menjalankan teknik-teknik auditnya guna mengidentifikasi secara meyakinkan adanya fraud dan pelaku fraud tersebut.
Penyusunan Laporan
Pada tahap akhir ini, auditor melakukan penyusunan laporan hasil audit forensik. Dalam laporan ini setidaknya ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin-poin tersebut antara lain adalah:
  1. Kondisi, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
  2. Kriteria, yaitu standar yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, jika kondisi tidak sesuai dengan kriteria maka hal tersebut disebut sebagai temuan.
  3. Simpulan, yaitu berisi kesimpulan atas audit yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sebab fraud, kondisi fraud, serta penjelasan detail mengenai fraud tersebut.

  

Badai Haiyan di Filipina


Tugas Softskill Bahasa Indonesia
Nama : Dika Aryani
NPM  : 22211075
Kelas : 3EB10
 

Badai super Haiyan menghantam wilayah Filipina. Dahsyatnya terjangan dan efek badai Haiyan ini hampir disamakan dengan efek tsunami 2004.
Seperti diberitakan AFP, Minggu (10/11/2013), di Provinsi Leyte, korban meninggal diperkirakan mencapai 10 ribu orang.
"Sekitar 70 sampai 80 persen rumah-rumah dan jalan hancur, " kata Kepala Kepolisian Filipina Elmer Soria.

Sementara itu, tim dari PBB yang berada di Tacloban menyebut kondisi kota yang berpenduduk 220 ribu orang itu mirip dengan kondisi setelah tragedi tsunami 2004. Hal itu terlihat dengan beton yang merupakan satu-satunya sisa bangunan yang tersisa, kendaraan yang terbalik dan putusnya kabel listrik.
"Ini adalah kehancuran dalam skala besar. Ada mobil yang terlempar seperti tumbleweed dan jalan-jalan penuh dengan puing-puing," kata Sebastian Rhodes Stampa , kepala tim koordinasi pengkajian bencana PBB di Tacloban .
"Terakhir kali saya melihat sesuatu dalam skala seperti ini adalah pasca tsunami di Samudera Hindia," imbuhnya yang mengacu pada bencana 2004 yang menewaskan sekitar 220.000 jiwa.
Badai Haiyan menghantam wilayah Leyte dengan kecepatan angin sekitar 315 kilometer per jam. Badai itu menyebabkan gelombang hingga tiga meter
Pemerintah Filipina juga mengaku kewalahan untuk mengirimkan logistik bantuan dan dan masih banyak masyarakat yang belum bisa dikontak.
"Kami masih berusaha mengontrol logistik dan komunikasi," kata juru bicara militer Letnan Kolonel Ramon Zagala.
Ia mengatakan masyarakat yang masih belum bisa dikontak adalah masyarakat Guiuan, sebuah kota nelayan dengan penduduk sekitar 40.000 orang, wilayah pertama yang dihantam badai Haiyan.


"Kerusakan parah di Tacloban"
Palang Merah Internasional melaporkan, kerusakan di kota Tacloban mencapai 80 persen. Menara dan bandar udara hancur. Beruntung pesawat militer masih bisa mendarat di landasan yang sebagian belum dibersihkan. "Kerusakannya sangat parah," kata Jericho Petilla, bekas gubernur Leyte kepada salah satu stasiun radio nasional.
Kerusuhan dan penjarahan merajalela di pusat kota. "Toko-toko dijarah dan penduduk berusaha merusak mesin ATM," kata Roger Marcado, Gubernur Provinsi Leyte Selatan yang terletak bersebelahan.
Penjarahan terhadap pusat-pusat pertokoan juga terjadi di kota Tagliban, menurut laporan stasiun berita ANC. Sebagian besar aparat keamanan kehilangan harta bendanya dan sebab itu meninggalkan tugas, kata jurubicara kepolisian Reuben Sindac. 120 petugas diterbangkan dari Manila ke lokasi bencana untuk menjaga keamanan.
Presiden Benigno Aquino yang sempat berukunjung ke lokasi bencana mengritik pemerintah lokal lantaran tidak cukup mempersiapkan diri kendati telah mendapat peringatan dini.
Bantuan Internasional
"Kerusakan di Tacloban mengejutkan," ujar Preveen Agrawal dari Program Pangan Dunia PBB (WFP) usai mengunjungi kota tersebut. Organisasi dunia itu berencana menerbangkan 40 ton makanan ringan dari Dubai ke Filipina. Makanan energi tinggi itu sejauh ini terbukti berguna di kawasan bencana lantaran tidak perlu dimasak dan awet,
Menurut WFP makanan ringan itu mengandung 450 kilo kalori dan sedikitnya 10 gram protein pada setiap kemasan 100 gram. Palang Merah menyerukan penduduk agar memberikan sumbangan ke lokasi bencana. Organisasi itu juga mengumpulkan sukarelawan. Perusahaan logistik lokal 2Go menawarkan transportasi gratis untuk barang-barang bantuan, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Singapura dan Selandia Baru telah menjanjikan bantuan.
Badai "Haiyan" melemah dan mengubah arah dalam perjalanan menuju Vietnam. Badai tersebut diperkirakan akan mencapai utara Vietnam dalam bentuk badai tropis. Sekitar setengah jura penduduk telah dievakuasi. Sebaliknya status darurat di provinsi Quang Nam hari minggu (10/11) telah dicabut oleh pemerintah setempat.


Penyadapan, Menteri Australia Batal ke Indonesi


Tugas Softskill Bahasa Indonesia
Nama : Dika Aryani
NPM  : 22211075
Kelas : 3EB10

Ketegangan antara Indonesia dengan Australia karena kasus penyadapan tampaknya mulai meluas. Menteri Pertanian Australia Barnaby Joyce membatalkan agenda kunjungan ke Indonesia. Kunjungan tersebut semula dijadwalkan pekan depan. "Ada agenda pembicaraan di Indonesia pekan depan. Namun itu ditunda," kata Joyce, seperti dilansir media Australia, Sydney Morning Herald, Senin, 25 November 2013.

Pembatalan kunjungan tersebut, menurut Joyce, dipicu oleh dibekukannya negosiasi bisnis oleh BUMN perkebunan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Sebagai Menteri Pertanian, Joyce menyatakan mendukung investasi asing ketika hal itu sesuai dengan kepentingan nasional. "Ini adalah masalah perusahaan itu sendiri (RNI) untuk memutuskan pilihan investasi mereka," kata dia.

Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu, Presiden Direktur PT RNI Ismed Hasan Putro menyatakan akan menunda semua proses negosiasi bisnisnya dengan pemerintah maupun swasta Australia. Hal ini, menurut dia, adalah dampak dari memanasnya hubungan diplomatik kedua negarasetelah kasus penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat tinggi Indonesia oleh Badan Intelijen Australia (DSD). "RNI menghentikan sementara proses ekspansi bisnis ke Australia dan impor sapi," kata Ismed saat itu.

Menurut Ismed, proses negosiasi bakal dilanjutkan ketika situasi kembali kondusif. "Ini penghormatan atas mertabat Republik Indonesia," ujarnya. Ia mengatakan, awalnya RNI berencana membuka 25 ribu hektare lahan peternakan sapi di Australia. Sebelum pembicaraan dihentikan, Ismed menyatakan, RNI sedang memilih perusahaan untuk menjadi partner.
Rangkaian peristiwa itu mempengaruhi kerjasama soal para pencari suaka, perdagangan, militer dan isu-isu lain.

Beberapa dokumen menunjukkan bahwa Australia telah memata-matai Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara Ani Yudhoyono dan beberapa menteri senior. Skandal itu memicu Jakarta untuk membekukan kerjasama militer dan kerjasama-kerjasama lain, termasuk upaya memerangi kelompok yang memanfaatkan para pencari suaka untuk memasuki perairan Australia Utara.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dilaporkan menjanjikan untuk memulihkan hubungan yang rusak ini.

Surat Tony Abbot belum diungkapkan ke publik, tetapi SBY – panggilan akrab presiden Indonesia itu – mengatakan surat itu merupakan upaya untuk meredam kontroversi mata-mata itu.



“Komitmen Perdana Menteri Australia adalah di masa depan Australia tidak akan pernah melakukan apapun yang akan merugikan dan mengganggu Indonesia,” kata Presiden Yudhoyono.

Presiden SBY mengatakan kedua negara kini akan menyusun sebuah tata prilaku untuk memastikan kembali agar hubungan kedua negara tidak akan dikacaukan dengan cara-cara semacam ini lagi.

Yudhoyono menambahkan, “Saya akan menugaskan Menteri Luar Negeri atau seorang utusan khusus untuk membahas lebih jauh isu-isu sensitif secara lebih serius, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pasca kasus penyadapan ini. Bagi saya ini merupakan persyaratan dan batu loncatan”.

Belum diketahui apakah Perdana Menteri Australia Tony Abbot sudah minta maaf kepada Indonesia. Penolakan Tony Abbot sebelumnya untuk menjelaskan mengapa Australia menyadap telepon beberapa pejabat senior Indonesia itu telah menimbulkan kemarahan. Beberapa kelompok nasionalis menggelar demonstrasi di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Perdana Menteri Tony Abbot menyambut baik upaya Indonesia untuk mengatasi persoalan. Ia mengatakan, “Apa yang diusulkan Presiden SBY adalah utusan khusus yang dipercaya mengadakan pertemuan dalam beberapa hari ini untuk menyelesaikan isu apapun yang masih mengganjal dalam hubungan kedua negara. Saya kira ini cara yang baik ke depan dan saya akan mewujudkannya dalam pernyataan beberapa hari mendatang dan kemudian kita bisa menanggapinya secara lebih menyeluruh.”

Sebelum tata perilaku baru itu dirumuskan, kerjasama bilateral dalam bidang inteljen dan penyelundupan manusia akan tetap dibekukan.

Tony Abbot berharap kontroversi ini akan segera berakhir.

"Jelas saya ingin (masalah) ini diselesaikan secepatnya. Saya ingin diselesaikan seteguh dan untuk selamanya. Pekan ini benar-benar menegangkan. Dalam semua hubungan tetap ada masalah," jelas Abbott.

Meskipun Australia berupaya meredakan ketegangan dengan Indonesia, tetap ada keprihatinan bahwa perdagangan kedua negara mungkin dirugikan akibat skandal mata-mata ini.

Brian Scott, Wakil CEO Sementara Asosiasi Eksportir Ternak Northern Territory Livestock Exporters Association di Australia mengatakan kontroversi itu mengkhawatirkan industri ternak Australia.

“Kita semua akan menjadi sangat naïf jika mengira negara-negara berdaulat tidak mengumpulkan informasi tentang satu sama lain. Namun demikian industri ternak kami yang paling signifikan adalah dengan Indonesia,” ujar Scott.

Perdagangan antara kedua negara di Asia Pasifik ini bernilai sekitar 11 milyar dollar setiap tahun. Para analis yakin skandal penyadapan telepon dapat mengganggu hubungan perdagangan.

Tim Harcourt dari Sekolah Bisnis Australia di Universitas New South Wales mengatakan ketidakpercayaan jangka pendek ini akan mempengaruhi harmonisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

“Saya kira yang terutama Indonesia ingin adanya ketahanan pangan, layanan keuangan, teknologi dan akses pada institusi-institusi pendidikan Australia. Jadi dalam jangka panjang, mereka ingin adanya hubungan mantap yang baik dengan Australia. Tetapi mereka saat ini sedikit enggan untuk memiliki perjanjian investasi bilateral atau perjanjian perdagangan apapun," papar Harcourt.

Kontroversi mata-mata itu merupakan ancaman paling serius bagi hubungan bilateral kedua negara sejak Australia mendukung pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Beberapa pakar mengatakan kerjasama militer dan upaya-upaya bersama untuk membendung arus pencari suaka yang bertolak dari Indonesia dengan menggunakan kapal menuju ke Australia, bisa dipulihkan kembali dalam waktu satu atau dua bulan.